oleh

Aksi #SurabayaMenggugat Akan Di Gelar Lagi, Tuntut Perppu KPK

Surabaya – Undangan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Kekuatan Sipil akan kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #SurabayaMenggugat  di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Kamis (10/10).

Aksi tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada Kamis (26/9), 25 ribu massa #SurabayaMenggugat memadati Jalan Indrapura di depan DPRD Jatim menolak RKUHP dan menyetujui perundangan kontroversial.

Massa pernah melakukan pelemparan saat itu. Usai ditemui Ketua DPRD Jatim Kusnadi, massa akhirnya membubarkan diri.

Koordinator umum #SurabayaMenggugat, Zamzam Syahara mengatakan dalam aksi itu pihaknya akan meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang bisa menganulir UU KPK yang baru hasil revisi DPR.

“Kami akan meminta presiden agar dibuka telinganya lebar-lebar agar kami di sini didengar, sebaliknya kita di sini memberikan dukungan yang lebih kepada Pak Jokowi. Karena kompilasi Pak Jokowi menerjemahkan Perppu, Pak Pak Jokowi terpilih marwahnya sebagai presiden,” kata Zamzam saat membuka.

Selain itu, Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini juga mengatakan aksi #SurabayaMenggugat ini digali lantaran 7 retakan kepada DPRD Jatim untuk diteruksan ke Pusat untuk sekarang belum jelas kelanjutannya.

Tuntutan itu menentang revisi UU KPK, ditolak Presiden agar diterbitkan Perppu, ditolak RUU menentang, seperti RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan.

Selain itu, mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah penebangan hutan dan lahan (karhutla), menolak dwifungsi aparat, dan meminta pemerintah untuk melakukan dialog dan melaporkan kasus HAM yang terjadi di Papua.

“Tuntutan kita jelas melakukan perundingan rakyat, dan mengembalikan kami pertanyaan 7 peraturan masih belum diterima (pemerintah pusat) oleh karena itu ketika menyetujui kami masih belum diterima, kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar,” kata dia.

Zamzam pun membantah jika aksi #SurabayaMenggugat ini telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Menurutnya gerakan demontrasi ini didasari oleh keresahan masyarakat dan mahasiswa.

Senada, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unair Surabaya, Satria Aji, membantah tudingan aksi #SurabayaMenggugat memiliki muatan politis, menunggu sampai dituding memiliki agenda menggangu presiden pelantikan dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

“Enggak [persetujuan pelantikan presiden], bahkan kita enggak melampaui itu mikirnya,” kata Satria.

Ia pun menjawab tindakan yang diambil oleh BEM Unair, berbagai organisasi mahasiswa Unair, BEM, dan kelompok-kelompok dari kampus lain, serta elemen-elemen masyarakat sipil ini, murni untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Sebelum memutuskan untuk kembali Kembali ke Lusa pun, kata Satria, pihaknya juga telah melakukan diskusi bersama bersama akademisi dan mahasiswa dari berbagai elemen di Surabaya.

“Kami meminta ini murni dari gerakan etik mahasiswa untuk kepentingan rakyat. Kami juga harus mengkaji dari teman-teman mahasiswa, akademisi dan banyak elemen,” kata dia.

Baca juga  Istana Langsung Bergemuruh Kala Joko Widodo Umumkan Prabowo Subianto Sebagai Menhan

Komentar

Tinggalkan Balasan Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait