oleh

ASPEK HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERS

https://www.rokanhulunews.com/

Seperti diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah kitab undang-undang warisan dari pemerintahan kolonial Belanda dahulu, saat ini KUHP sedang dalam revisi dan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan perkembangan serta budaya masyarakat Indonesia.
Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers atau alat percetakan atau dilakukan secara lisan di muka umum. Di samping KUHP masih terdapat Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, undang-undang tersebut kemudian meniadakan Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 (lebih populer dengan nama Surat Izin Terbit/SIT) dan Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 (dikenal dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP.

Pasal-pasal yang menyangkut persoalan-persoalan pers atau aspek-aspek hukum pidana terhadap pers di dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang dimuat dalam Buku I mengenai aturan umum dan yang termasuk dalam Buku II tentang kejahatan. Istilah delik pers adalah istilah sehari-hari dan bukannya istilah teknis yuridis (Murani dan Kuhardjo,1999:42).

Menurut hukum pidana, penerbit (pasal 61) dan pencetak (pasal 62) mempunyai kedudukan hukum yang menguntungkan atau pertanggungjawaban pidananya menyimpang dari ajaran penyertaan (deelneming) yang aturannya termuat dalam Titel ke-V dari Buku I KUHP.

Penyimpangan dari ajaran penyertaan ini di antaranya terwujud dalam pasal-pasal 61 dan 62 KUHP di atas, yaitu penerbit dan pencetak tidak akan dituntut apabila mereka memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut (Lamintang dan Samosir, 1983:46).

Dalam pasal 61 KUHP disebutkan bahwa “pada kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak, penerbit tidak dituntut jika pada barang cetakan tersebut disebutkan nama dan alamatnya, serta diketahui nama pembuatnya atau diberitahukan oleh penerbit pada peringatan pertama setelah diberitahukan kepadanya, bahwa akan dilakukan tuntutan terhadap dirinya.

Baca juga...  KODE ETIK DALAM JURNALISME

Ketentuan ini tidak berlaku, jika pada saat penerbitan pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau bertempat tinggal di luar negeri, selanjutnya pada pasal 62 KUHP (Lamintang dan Samosir, 1983:47) di sebutkan : “… pada kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak, pencetak tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebut nama dan alamatnya serta diketahui siapa orang yang telah menyuruhnya untuk mencetak tulisan itu, atau diberitahukan oleh pencetak pada peringatan pertama setelah diberitahukan kepadanya, bahwa akan dilakukan tuntutan terhadap dirinya.

Ketentuan ini tidak berlaku, jika pada saat tulisan itu dicetak, orang yang telah menyuruh mencetak itu tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau bertempat tinggal di luar Indonesia, terhadap delik pers ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang sempit (de enge interpretatie) dan pendapat yang luas (de ruime interpretatie).

Hukum Indonesia sendiri mengikuti pendapat yang sempit, menurut pendapat yang sempit ada tiga syarat bagi suatu delik pers, antara lain apa yang dikatakan oleh Van Hattum, yaitu delik tersebut harus dilakukan dengan barang-barang cetakan; perbuatan pidana harus terdiri atas pernyataan-pernyataan atau pikiran dan yang penting dari rumusan delik tersebut, yaitu harus nyata bahwa publikasi dari tulisan itu adalah satu syarat untuk dapat menimbulkan suatu tindak pidana (strafbaar feit), sedangkan pendapat yang luas, menyebutkan delik pers adalah suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan, ditujukan kepada publik dan dilakukan dengan pers sebagaimana tercermin pada pasal 153 KUHP (Zainun, 1971:4-5).

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca