oleh

ASPEK HUKUM TERHADAP PERS

https://www.rokanhulunews.com/

Salah satu aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana terhadap suatu delik pers, mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: aspek hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan-jaminan kemerdekaan pers, aspek hukum pidana di antaranya berhubungan dengan delik pers; aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran dan aspek intern organisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Periklanan.

Pada umumnya, sanksinya bersifat moral, adanya berbagai macam aspek hukum ini telah menimbulkan pula adanya bermacam-macam perundang-undangan mengenai pers di berbagai negara di dunia, oleh sebab itu pengaruh perundang-undangan yang ditujukan kepada pers tersebut juga berbeda satu sama lain di masing-masing negara, sudah tentu hal itu akan banyak tergantung pada sejarah, ideologi (sistem politik), temperamen nasional dari negara-negara
tersebut, satu sama lainnya mungkin berbeda.
 

Aspek hukum terhadap pers berupa tanggung jawab, juga dijumpai diberbagai sistem, antara lain sistem air terjun (The Waterfall System). Sistem ini sering disebut juga dengan sistem Belgia, karena sistem ini pertama-tama dilakukan di Belgia, berdasarkan atas apa yang dinamakan the single liability, yaitu hanya penulis (satu orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam satu delik pers, tapi jika penulis tidak berada di tempat (pergi ke luar negeri), maka penerbitnya yang dituntut, dan jika penerbit tidak bisa diajukan ke depan pengadilan, maka pencetaknya, serta apabila ini juga tidak ada, maka pengedarnya. 

Pertanggungjawaban pidana seperti ini disebut pertangungjawaban urut-urutan, sistem pertanggungjawaban pidana lainnya adalah sistem director of publication yang berlaku di Perancis, sistem ini menekankan kepada pemilik modal yang besar mempunyai kepentingan yang banyak pada perusahaan surat kabar, sehingga dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. 

Baca juga...  KEDUDUKAN HUKUM REDAKTUR

Sistem responsible editor menekankan pertanggungjawaban pada editor, di mana editor mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu tulisan dimuat didalam surat kabar. Sistem pertanggungjawaban ini dijumpai di Eropa Tengah, Norweia dan Mesir (Zainun, 1971: 50).
 

Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem pertanggungjawaban menurut hukum positif, yaitu sistem Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Sistem KUHP yang berlaku sekarang ini setelah Undang-Undang Pokok Pers No. 11/1966 dan Undang-Undang Pers No. 21/1982 dicabut.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca