oleh

Gerindra: Kasasi ke MA Diajukan Tanpa Sepengetahuan Prabowo-Sandiaga

Jakarta – Prabowo Subianto menggugat kembali soal pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di tingkat kasasi.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan gugatan itu di ajukan tanpa sepengetahuan sang Ketua Umum dan Sandiaga Uno. 

“Di ajukan ke MA tanpa koordinasi lagi ke paslon yang kemarin saya koordinasi ke Pak Sandi,” kata Dasco kepada wartawan, Rabu (10/7/2019). 

Dasco menjelaskan, gugatan kasasi itu pada dasarnya di ajukan sebelum sidang Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung, namun saat itu gugatan tidak dapat di terima karena ada kekurangan syarat formil. 

“Nah waktu itu di perbaiki, rupanya oleh kuasa hukum di luar MK itu di ajukan ke MA tanpa koordinasi lagi ke paslon yang kemarin saya koordinasi ke Pak Sandi sehingga kemudian masuklah gugatan kasasi ini yang sebenarnya juga sudah lewat masa waktu. Begitu,” tuturnya.

“Karena itu perbaikan dan waktu itu kan sudah ada kuasanya yang sebelum MK gitu lo, karena itu cuma perbaikan, (mikirnya) nggak perlu lagi kasih tahu langsung masukin aja gitu,” imbuh Dasco.

Prabowo Subianto menggugat kembali soal pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di tingkat kasasi, sebelumnya gugatan itu tidak di terima Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan keterangan di website MA, yRabu (10/7), gugatan melawan Bawaslu itu bernomor 2 P/PAP/2019.

Atas gugatan itu MA menurunkan lima hakim agung yang di ketuai hakim agung Supandi, adapun anggotanya yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Yosran, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

Sebagaimana di ketahui, Prabowo meminta MA menganulir keputusan Bawaslu.

Dalam Keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat di terima.

Baca juga...  KPU RI Siap Jawab Tuduhan Kubu Prabowo Soal Kecurangan Pilpres

Pada 26 Juni 2019, gugatan itu di nyatakan tidak di terima dengan alasan yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto, tetapi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso sehingga tidak memiliki legal standing.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca