oleh

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Partai Garuda Tak Bawa Bukti

Jakarta – Kuasa hukum Partai Garuda, Saleh Kabakoran, di tegur anggota hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat karena tak melengkapi bukti fisik gugatan sengketa pileg. 

Awalnya, Arief menanyakan bukti fisik dari Partai Garuda dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK, Jakarta, hari ini, Rabu (10/7). Sebab, hakim hanya memiliki daftar bukti yang di ajukan dari Partai Garuda. 

“Saudara belum memasukkan bukti fisiknya ya? Baru daftarnya saja?” tanya Arief. 

“Hari ini kami masukkan,” jawab Saleh. 

“Lho kok hari ini ini, katanya sudah?” tanya Arief lagi.

Saleh beralasan terhambat keterbatasan akses hingga belum mampu membawa bukti fisik yang di ajukan, ia meminta hakim memberi perpanjangan waktu untuk melengkapi bukti fisik tersebut. 

“Tadi Anda katakan sudah ada bukti, setelah kita cek hanya ada daftarnya, bukti fisiknya belum,” ucap Arief. 

“Memang fisiknya belum karena keterbatasan akses dari NTT ke sini, yang Mulia,” terang Saleh. 

“Yang benar gitu lho, tadi katakan bukti sudah ada tapi ternyata hanya daftar, ini kan di saksikan semua orang,” kata Arief. 

Jawaban Saleh pun berubah dan menyebut bahwa bukti fisik itu sudah ada, ia menjanjikan akan menyerahkan bukti fisik tersebut besok. 

“Anda gimana? Bukti ada tapi kalau masih di rumah bawa pulang aja enggak usah di bawa ke sini, anda berbelit-belit dari tadi,” tutur Arief. 

Ia pun meminta Saleh segera menyerahkan bukti fisik karena hakim harus memverifikasi dan mengesahkan bukti tersebut.

“Kemarin kan sudah di tentukan sebelum akhir persidangan akan di sahkan bukti yang telah di verifikasi, kalau masih ada tambahan, di serahkan sejak awal untuk di verifikasi, kalau saudara mundur besok, kapan menyerahkannya lagi? Kan repot, tak bisa Anda menyerahkan besok,” cecar Arief. 

Baca juga...  Kisah Para Caleg Gagal Pemilu 2019

MK di ketahui telah meregistrasi sengketa pileg mulai 1 Juli kemarin, gugatan yang telah di registrasi akan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). 

Sidang pemeriksaan pendahuluan sendiri di mulai selama rentang waktu 9 Juli hingga 12 Juli mendatang, kemudian sidang akan di lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti pada 15 Juli sampai 30 Juli 2019. 

Pada sidang hari ini MK akan menyidangkan 64 perkara dari sembilan provinsi yakni NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Sulawesi Barat.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca