oleh

Ibu Kota Negara Di Putuskan Pindah Ke Luar Jawa, Ini Alternatif Kota Sebagai Pengganti

Jakarta – Pemindahan ibu kota negara tampaknya bukan wacana lagi. Presiden Jokowi sudah memutuskan bakal memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

Wilayah di luar Pulau Jawa di pilih oleh Jokowi sebagai tempat ibu kota yang baru nanti, terutama untuk kepentingan administratif.

Melansir dari kompas.com, keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara itu di ambil setelah di lakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/4/2019).

Usai rapat  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelumnya ada 3 alternatif yang di usulkan kepada Presiden tentang rencana pemindahan ibu kota negara.

Yang pertama adalah tetap memilih Jakarta sebagai ibu kota negara, namun daerah di seputar Monas dan Istana Presiden hanya di khususkan untuk kantor-kantor pemerintahan serta lembaga negara.

Alternatif kedua yang di usulkan adalah tetap memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, tapi jaraknya tak terlampau jauh.

Yang ketiga adalah memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, ternyata dari 3 alternatif itu Jokowi memilih untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

“Dalam rapat tadi di putuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa, ini barangkali salah satu putusan penting yang di lahirkan hari ini,” katanya.

Presiden Joko Widodo saat mencoba kopi khas Bali, Mengani Kopi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Presiden Joko Widodo saat mencoba kopi khas Bali, Mengani Kopi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/8/2017). (Foto Fabian Januarius Kuwado)

Ada beberapa pertimbangan yang di ambil Jokowi menurut Bambang Brodjonegoro ketika memilih memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa.

Yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia dan tak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Calon Ibu kota Baru

Walau belum di putuskan darah mana yang nantinya di pilih sebagai calon ibu kota negara yang baru, namun sejumlah wilayah sebelumnya santer di sebut sebagai pengganti Jakarta menjadi ibu kota.

Paling pertama adalah Palangkaraya, kota yang terletak di Kalimantan Tengah ini sudah lama di usulkan menjadi ibu kota negara.

Kota ini  beberapakali di sebut sebagai kandidat pengganti Jakarta sebagai ibu kota, selain posisinya yang terletak di tengah wilayah Indonesia.

Baca juga...  KPU RI HARI INI LANTIK KOMISIONER KPU KAB/KOTA SE-PROVINSI RIAU

Presiden pertama RI, Soekarno juga pernah mengusulkan wilayah ini menjadi ibu kota Indonesia.

Beberapa kandidat lainnya untuk ibu kota negara juga terletak di wilayah Kalimantan.

Salah satu sudut Palangkaraya diambil dari atas.
Salah satu sudut Palangkaraya di ambil dari atas. (Getty Images)

Mengutip dari BanjarmasinPost, mantan Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago sempat menyebut beberapa wilayah yang potensial jadi ibu kota negara Indonesia yang baru.

Daerah itu tersebar di seluruh Kalimantan, yakni Tanahbumbu (Tanbu) dan Kotabaru di Kalsel, Kuala Kapuas (Kapuas), Pangkalanbun (Kotawaringin Barat) dan Sampit (Kotawaringin Timur) di Kalteng, Panajam Paser Utara di Kaltim serta Kayong Utara di Kalbar.

“Artinya yang berpotensi menjadi ibu kota adalah daerah di bagian selatan Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar,” ujar Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago di Samarinda, Kaltim, Kamis (2/4/2015).

Dia menilai kabupaten/kota di Kalimantan bisa menjadi ibu kota negara karena dekat dengan Jawa, dengan letak geografisnya, daerah-daerah tersebut bisa mengikuti perkembangan yang terjadi secara nasional.

Sebelumnya mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak sempat menyatakan kesiapannya jika wilayah Kaltim dipilih sebagai ibu kota negara yang baru 

“Kaltim siap untuk jadi ibu kota Republik Indonesia, kami sudah siapkan lahan sesuai kebutuhan untuk sebuah ibu kota Negara. Kaltim juga miliki fasilitas siap, ada Bandara Internasional SAMS di Balikpapan, pelabuhan internasional Kariangau dan sekarang sedang di bangun Kawasan Industri Buluminung, silakan Tim Bappenas dan DPR RI datang ke Kaltim. Saya undang!,” ujar Awang Faroek Ishak (13/7/2017).

“Saya sudah siapkan lahan untuk calon ibukota RI. Selain Kalteng dan Kalsel, Kaltim tak mau ketinggalan. Di jamin, Kaltim tak akan pernah ada gempa dan calon ibu kota tak akan banjir. Mohon maaf, calon ibukotanya bukan di Samarinda, tetapi Balikpapan. Saya sudah siapkan lahan cukup luas di sekitar Teluk Balikpapan. Berapapun kebutuhan, seperti misalnya di siapkan di Jonggol, Jawa Barat, juga akan kami siapkan di Balikpapan. Tata ruangnya clear and clean, tinggal di tetapkan saja Bappenas untuk di setujui DPR RI,” katanya.

Kaltim letaknya sangat strategis, persis berada di jalur laut ALKI II Selat Makassar. Dahulu, oleh Presiden SBY, di sebut Kaltim menjadi area strategis untuk kawasan Asia Timur, bukan hanya Indonesia saja, alasan itu, Kaltim di anggap bisa jadi Singapura kedua.

Apalagi ada rencana pelabuhan besar di Maloy, Kutim. Rencana menjadikan Balikpapan sebagai calon ibu kota tersebut pun di sampaikan bukan hanya janji di mulut, tanpa aksi yang jelas.

“Pagi ini saya sudah minta peta geo spasialnya dari Bappeda. Besok saya akan tunjukkan kepada Presiden. Saya akan bilang, ini lahan yang cocok untuk Ibukota Negara. Jadi, saya tidak hanya omong doang. Saya berikan usul sekaligus, surat dan lahannya. Itu bukti kesiapan Kaltim. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat Kaltim bisa terpenuhi. Silakan pusat menimbang, apakah Kaltim, Kalteng atau Kalsel,” katanya.

Berapa luasan yang ingin di sodorkan Gubernur Awang kepada Presiden Jokowi? Berikut di jelaskan.

“Saya kan sudah katakan, saya akan berikan peta-nya ke Presiden besok (hari ini). Berapa luasan di Jonggol? Kalau luasan yang saya tawarkan kurang lebih dari 2.500 hektare. Lahan saya jamin milik pemerintah. Tidak harus di Teluk Balikpapan, silakan pusat pilih. Kaltim akan siapkan lahannya. Kenapa pilih Balikpapan, karena banyak infrastrukturnya, bandaranya internasional, tol sudah ada. Rasa-rasanya Kaltim menang daripada Kalteng dan Kalsel. Saya optimistis,” katanya.

Apakah Awang akan menyiapkan tim khusus menyanggupi niat pusat memindahkan ibu kota, ia menyebut dirinya sendiri yang akan turun tangan akan hal itu.

“Saya akan sampaikan sendiri. Langsung ke Presiden. Tetapi, semua lini akan bergerak. Saya yakin, yang pertama menyerahkan usul langsung kepada Presiden adalah Gubernur Kaltim. Karena besok Presiden datang, dan langsung saya serahkan,” katanya.

Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim
Awang Faroek Ishak, Mantan Gubernur Kaltim (TRIBUN KALTIM)

Jika memang Kaltim di pilih sebagai calon ibukota RI, ia ikut menyuarakan suaranya, terkait rencana tersebut.

“Saya ada solusi, supaya cepat pindah. Jangan sekaligus. Presiden tetap di Jakarta, tetapi Menterinya pindah secara bertahap. Yang pertama saya minta pindah adalah Menteri ESDM dan Pertamina, karena di Kaltim banyak sekali proyek strategis di bidang peminyakan dan gas. Ada upgrading Pertamina di Balikpapan, ada juga kilang baru dan cluster NPK di Bontang,” ujarnya.

Butuh 15 Tahun Rencana Pemindahan Ibu Kota

Sebelumnya mengutip dari Kompas.com Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara tidak akan langsung melahirkan daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Bernardus, hal itu di karenakan yang di pindahkan adalah pusat pemerintahannya, sementara untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di perlukan fasilitas pendukung aktivitas perekonomian.

“Saya kira pusat pemerintahan itu tidak bisa di samakan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru, karena misinya bukan itu. Misinya (kota administasi) adalah memberikan pelayanan,” kata Bernardus, kepada Kompas.com, Minggu (9/7/2017).

Menurut dia, syarat yang di butuhkan sebuah kota untuk menjadi daerah pusat pemerintahan adalah memiliki fasilitas minimum yang berkaitan dengan layanan kebutuhan hidup.

“Jadi, standarnya harus world class. Listriknya, air bersihnya,” kata Bernardus.

Bernardus memprediksi, untuk memenuhi semua fasilitas berstandar internasional, hingga proses pemindahan Ibu Kota sekurang-kurangnya di butuhkan waktu 15 tahun.

Mula-mula di perlukan kajian komprehensif serta perencanaan yang berstandar internasional untuk pemindahan Ibu Kota.

“Jadi, enggak ada yang instan. Minimal butuh 15 tahun,” kata dia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia.

Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rencana pemindahan Ibu Kota.

“Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan pemerintah.

Sumber : kaltim.tribunnews.com

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca