oleh

Kader Partai Demokrat Tolak KLB

Jakarta – Internal Partai Demokrat menghangat, pemicunya adalah sejumlah kader senior yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong untuk di gelar Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang mercy tersebut. 

Gerakan yang di gagas oleh Max Sopacua, Ahmad Mubarok dan Dewan Pengawas Demokrat Isak itu, sengaja di bentuk untuk menyelamatkan partai yang di anggap mengkhawatirkan karena hanya bisa jadi partai papan tengah dengan perolehan suara 7,77 persen pada Pemilu 2019.

“Apakah ujungnya KLB (Kongres Luar Biasa), bisa saja terjadi,” ujar Max Sopacua di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019.

KLB itu di maksudkan untuk merombak kepengurusan Partai Demokrat saat ini. Max berharap dengan adanya perubahan tatanan kepengurusan bisa membawa Demokrat kembali ke khitahnya.

“Tatanan organisasi itu baik jika SDM-nya baik, kalau SDM baik ada perubahan-perubahan,” imbuhnya.

Menurut Max, adanya perubahan kepengurusan dalam tubuh Demokrat pun tidak sulit. Dengan KLB, Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah memimpin partai bisa secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

“Kalau KLB tidak susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada Agus Harimurti untuk memimpin partai ini,” ucapnya.

GMPPD menetapkan momentum puncak untuk mendorong penyelenggaraan KLB paling lambat pada 9 September 2019. Tanggal itu diambil karena sesuai Pemilu 2019 dan sebelum Pilkada serentak 2020.

Aksi sejumlah tokoh senior ini pun langsung menjadi bola salju di internal partai. Reaksi penolakan mencuat di sejumlah daerah. DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta misalnya, secara tegas menolak usulan para senior partai tersebut.

“Usulan KLB itu hanya dari senior partai yang sedang cari perhatian saja,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.

Baca juga...  Prabowo Deklarasi: Saya Presiden dan Sandiaga Uno Wapres RI 2019-2024

Dia mengatakan, naik atau turunnya perolehan suara partai dalam kontestasi pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca-Pemilu memang harus dilakukan, namun bukan dengan KLB.

Menurut dia, pelaksanaan KLB itu baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia.

“KLB bisa dilaksanakan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami harap para senior-senior ini jangan memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian,” ujarnya.

Taufiqurrahman menjelaskan, perolehan suara Demokrat di Jakarta cukup baik, misalnya di Pemilu 2019 memperoleh dua kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Jakarta.

Karena itu dia menilai pernyataan senior Demokrat itu hanya ingi mencari perhatian Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena sebagai sosok muda di internal partai dan akan menjadi tokoh sentral.

“Komentar mereka ini tidak pantas di tengah kondisi keluarga Pak SBY yang sedang berduka. Mereka ini ‘ngaco’, lebih baik keluar dari Demokrat daripada berkomentar tentang partai,” tegas Taufiqurrahman.

Tanggapan senada muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tegas menolak wacana kongres luar biasa (KLB) yang diembuskan para seniornya.

“Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono,” kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri di Mataram, Minggu (16/6/2019).

Ia menilai tidak ada dasar untuk KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.

Baca juga...  Di Minta Megawati, Joko Widodo Menjamin Jatah Menteri PDIP Terbanyak

“KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah,” tegasnya dikutip dari Antara.

Menurut Mahally, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan, apalagi dengan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader.

Mahally yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini mengatakan, Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca