oleh

Kecuali KPK, Penyadapan Harus Izin Ketua Pengadilan/Ketua MA

Jakarta  RUU Penyadapan di minta Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk kembali di bahas oleh Komisi III DPR.

Dalam RUU itu mengatur apa saja yang bisa di sadap, termasuk kepada siapa penyidik harus meminta izin penyadapan. 

Dalam RUU Penyadapan yang di rangkum pada Jumat (12/7/2019), penyadapan di lakukan untuk menyidik kasus-kasus sebagai berikut ini :

1. Korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Perampasan kemerdekaan/penculikan; 
3. Perdagangan orang;
4. Penyelundupan;
5. Pencucian dan/atau pemalsuan uang;
6. Psikotropika dan/atau narkotika;
7. Penambangan tanpa izin;
8. Penangkapan ikan tanpa izin; 
9. Kepabeanan; dan 
10. Perusakan hutan.

Pelaksanaan Penyadapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) di ajukan secara tertulis oleh Pejabat kepada kepala kejaksaan sesuai wilayah hukum terjadinya tindak pidana.

Ketentuan pelaksanaan penyadapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di kecualikan untuk pelaksanaan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,” demikian bunyi Pasal 6 ayat 3.

Dalam hal pelaksanaan penyadapan di lakukan terhadap pimpinan instansi penegak hukum pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan materi penyadapan dalam undang-undang ini, permohonan pelaksanaan penyadapan di ajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengajuan permohonan pelaksanaan penyadapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis oleh pejabat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

“Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pelaksanaan penyadapan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan mengeluarkan penetapan atau surat penolakan paling lama 1 x 24 jam,” ujarnya.

Setelah menerima permohonan dari penyidik, kemudian Kajari meneruskan permohonan penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Baca juga...  Coba Meretas Website KPU, Pemuda 19 Tahun Di Payakumbuh Di Tangkap Polisi

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan penetapan penyadapan atas permohonan penetapan penyadapan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak permohonan penetapan penyadapan di terima. 

“Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan penyadapan sebagaimana di maksud pada ayat (3), penyadapan wajib di hentikan dan semua hasil penyadapan wajib di musnahkan,” demikian bunyi pasal 12 ayat 3.

Sebelumnya, Komnas HAM meminta DPR mencermati kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan yang masih dalam pembahasan itu, mereka meminta DPR menganalisis betul, khususnya soal perspektif HAM.

“Sehingga pada prinsipnya pengaturan penyadapan secara lebih komprehensif dan kemudian terfokus pada prinsip dasar berkaitan dengan hak asasi itu menjadi penting di tetapkan, tentu dalam konteks implementasi sekali lagi, selalu bersinggungan dengan prinsip HAM,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca