oleh

KEDUDUKAN HUKUM REDAKTUR

https://www.rokanhulunews.com/

Berlainan dengan penerbit atau pencetak yang kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidananya termuat dalam Titel V Buku KUHP, berjudul pensertaan, maka di dalam judul itu tidak dijumpai satu perkataan pun tentang seorang redaktur, di dalam titel tersebut ada jaminan terhadap penerbit atau pencetak, sedangkan redaktur tidak ada, hal ini berarti bahwa berlainan dengan penerbit atau pencetak, maka kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidana dari seorang redaktur itu mengikuti ajaran biasa dari pensertaan.
Oleh karena itu, tidak disebut, sedangkan yang disebut hanyalah yang menyimpang, pensertaan terjadi apabila lebih dari satu orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, di dalam suatu tulisan yang mempunyai sifat pidana sedikitnya lima orang yang tersangkut, yaitu redaktur, penulis, penerbit, pencetak dan pengedar atau verspreider (Murani dan Kuhardjo, 1999:6.6).

Bagi seorang redaktur sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan pekerjaannya antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis karangan (yang mempunyai sifat pidana tersebut), perbuatannya ini dapat dikualifikasi sebagai plegen.

Redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan kemudian dia mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa, sehingga tulisan itu dapat dipandang sebagai hasil karyanya (werstuk) sendiri. Perbuatannya ini dapat dianggap sebagai pleger, tetapi bila redaktur menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak atau boleh dikatakan tanpa perubahan-perubahan.

Dengan demikian tulisan tadi dipandang bukan hasil karyanya sendiri (Murani dan Kuhardjo, 1999:6.8). Di sini timbul persoalan, apakah perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan seorang medepleger (turut serta melakukan), ataukah sebagai perbuatan seorang medeplichtige (membantu biasa).

Mengenai soal ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Van Hattum yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan medepleger, sebaliknya Simons, Van Hammel dan juga jurisprodensi (pengadilan) berpendapat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan seorang medeplichtige (Zainun, 1971:47-48).

Baca juga...  SISTEM UNDANG-UNDANG PERS

Sementara itu Oemar Seno Adji, berpendapat bahwa perbuatan redaktur di atas merupakan seorang medeplichtige, sebab inisiatifnya timbul dari orang lain, terlepas dari persoalan apakah perbuatan itu perbuatan seorang medepleger atau medeplichtige, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka redaktur harus memenuhi dua syarat (Zainun, 1971:49-50) yaitu bahwa redaktur tadi harus mengetahui isi tulisan yang bersangkutan dan redaktur tersebut harus sadar tentang sifat pidana (strafbaar karakter) dari tulisan yang bersangkutan, apabila mereka memenuhi kedua syarat di atas, maka barulah redaktur tadi dapat dipertanggung-jawabkan pidana.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca