oleh

KPU Minta Mendagri Tito Karnavian Atasi 5 Pemda Yang ‘Pelit’ Danai Pilkada 2020

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  turun tangan untuk menangani pemerintah daerah di lima kabupaten / kota yang transparan dalam menganggarkan dana Pilkada Serentak 2020 melalui  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Seperti diketahui, dana pilkada hanya bersumber dari NPHD yang merupakan hasil perjanjian hibah antara pemda dengan KPU, Bawaslu, dan lembaga keamanan di wilayah masing-masing.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ada lima daerah yang perlu anggaran NPHD padahal sudah melewati batas waktu yang ditentukan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, yaitu 1 Oktober 2019.

“Kita betul betul-betul menunggu Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan lima daerah ini melakukan pembahasan anggaran terbuka. Jangan mematok angka sepihak tanpa membuka percakapan dengan teman-teman penyelenggara pemilu,” kata Pramono dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (5) / 11).

Pramono menjelaskan proses NPHD di tiga daerah, yaitu Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar terkendala karena masing-masing pemda mematok anggaran jauh lebih rendah dari yang diajukan KPU kabupaten / kota.

Dia menyebut KPU Solok Selatan mengajukan Rp. 27 miliar, tetapi pemda hanya menyediakan Rp. 14 miliar. Kemudian KPU Solok disetujui Rp. 31 miliar dan hanya disediakan Rp. 11 miliar oleh pemda. Untuk Tanah Datar, KPU ajukan Rp. 33,5 miliar dan hanya disiapkan Rp. 26 miliar.

Sementara di dua daerah lainnya, Kepulauan Simalungun dan Pangkajene, pembahasan NPHD terkendala hubungan tak harmonis antara KPU daerah dan pemda.

Dengan terkendalanya pencairan anggaran di lima daerah, KPU masih kekurangan uang Rp. 198,2 miliar. Selain lima wilayah itu, KPU telah menyewakan NPHD di 265 wilayah lainnya dengan total nilai Rp. 9,8 triliun.

“Kami khawatir di lima daerah ini jika anggaran tidak segera dipastikan, teman-teman kabupaten / kota akan terkendala-bertahap,” ucapnya.

Menghambat

Pramono juga membahas soal itikad Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih alias JR Saragih yang belum juga menggarap NPHD untuk anggaran Pilkada 2020. anggaran, NPHD meminta Rp. 68,3 miliar yang diminta KPU Simalungun belum ditanggapi saat ini.

Hal ini diperparah dengan meminta-meminta komisioner KPU Simalungun yang terlampau berusaha yang membuat hubungan KPU dengan pemda menjadi semakin renggang dan meningkatkan pembahasan NPHD.

Dia berharap Kemendagri sedang membahas NPHD yang belum rampung, khusus di Kabupaten Simalungun.

“Kami sangat menunggu persetujuan Kemendagri untuk” membantah “pemerintah daerah untuk duduk semeja dengan KPU Bawaslu agar pembahasan anggaran bisa segera diperoleh,” kata Pramono.

Komentar

Tinggalkan Balasan Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait