oleh

Mahkamah Konstitusi Akan Sidangkan Sebanyak 260 Perkara Gugatan Pileg 2019

Jakarta  Mahkamah Konstitusi RI menerima sebanyak 340 permohonan gugatan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dari jumlah itu, hanya 260 perkara yang di registrasi MK dan akan di sidangkan.

“MK itu menerima permohonan 340 untuk pileg. DPD-nya pokoknya 10.330 DPR DPRD-nya, 330 itu permohonan yang di terima atau di ajukan oleh partai politik. Nah kemudian dalam registrasi yang di lakukan, itu dari 340 itu menjadi 260 perkara yang di registrasi,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Fajar menjelaskan alasan MK hanya meregistrasi 260 perkara, menurut dia karena ada sejumlah permohonan gugatan ganda di sejumlah daerah. 

“Kenapa 340 menjadi 260 itu ada permohonan yang double, double? Misalnya PKB itu mengajukan permohonan lebih dari 1 kali, dia menerima AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) jadi 2, nanti partai yang lain mengajukan 3 kali di provinsi yang sama, nah itulah kemudian di jadikan 1, maka lahirlah kemudian 260,” kata Fajar. 

MK di sebut Fajar menerima gugatan pileg dari seluruh provinsi di Indonesia, namun jumlah partai politik yang mengajukan gugatan bervariasi, hanya Partai Berkarya yang mengajukan gugatan di semua provinsi.

“Ada di gugat, tapi tidak di semua provinsi ke-16 partai itu menggugat, jadi jumlahnya bervariasi,” ujarnya. 

Gugatan yang paling banyak di terima MK di ajukan Partai Berkarya sebanyak 34 permohonan, lalu di susul oleh Partai Demokrat sebanyak 23 permohonan dan Partai Golkar 21 permohonan. 

Sedangkan 10 gugatan Pemilihan DPD berasal dari 6 provinsi yakni 2 di Sumatera Utara, 1 Nusa Tenggara Barat (NTB), 1 Sulawesi Tenggara, 2 Maluku Utara, 3 Papua dan 1 Papua Barat. 

Selain itu, Fajar juga mengklarifikasi soal pernyataan Partai Demokrat yang mengaku mengajukan 85 gugatan. Fajar menyebut ada beberapa permohonan yang di gabung menjadi satu perkara.

“Saya nggak tahu kalau 85, mungkin AP3-nya ya, akta pengajuan permohonan pemohon. Kita selalu mengeluarkan AP3 ketika orang menyerahkan berkas. AP3 itu yang kita selaraskan. Misalnya di Aceh, Partai Demokrat itu 8 kali mengajukan dengan AP3 yang berbeda-beda. Itu kita gabung jadi safu perkara, yang Partai Demokrat Aceh. AP3-nya ada 8 itu jadi 1 perkara, seperti itu. Kayaknya nggak ada deh 85, paling banyak itu 62, dari Partai Berkarya,” bebernya.

Baca juga...  Sandiaga Uno: Penggunaan Uang Negara oleh Jokowi-Ma'ruf Mudah Di Buktikan

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca