oleh

Mahkamah Konstitusi Menegaskan: Bukti Tim 02 Soal Formulir C7 Hilang Di Sidoarjo Tidak Jelas

Jakarta Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, mempermasalahkan hilang formulir C7 di 3 TPS di Desa Bluru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), masalah yang sebenarnya bukanlah hilangnya formulir C7, melainkan tak di tanda tanganinya formulir C7.

“Mahkamah menilai uraian dalil pemohon itu tidak tegas dan tidak dapat memastikan, apakah hilang atau tidak di tanda tanganinya formulir C7. Mencermati bukti pemohon, saksi dimas mengurai bahwa di 3 TPS itu terkait tidak di tanda tanganinya 3 formulir C7 dan hal ini sudah di laporkan ke Panwascam,” kata hakim Manahan Sitompul, saat membacakan putusan gugatan Pilpres 2019, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

“Mahkamah meyakini bukan hilangnya formulir C7 tapi tak di tandatanganinya formulir C7,” urai Manahan.

Dengan demikian, MK menganggap, dalil pemohon sudah tak relevan lagi karena kasus ini sudah di laporkan ke Panwascam dan sudah di tindak lanjuti oleh Bawaslu Sidoarjo.

“Mahkamah berpendapat, dalil pemohon dengan tidak di tanda tanganinya formulir C7 itu tidak relevan, terkait dalil hilangnya formulir C7, mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum,” kata Manahan.

Prabowo-Sandiaga Uno menuding adanya kecurangan soal hilangnya formulir C7 di 3 TPS di Desa Bluru, Sidoarjo, Jawa Timur, tapi gugatan itu di patahkan KPU yang menyatakan tak ada hilangnya formulir C7.

Adapun hilangnya formulir C7 yang di maksud terjadi adalah di :

A. TPS 29 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

B. TPS 30 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

C. TPS 33 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Tidak ada dan tidak di tanda tanganinya formulir di atas, di yakini juga terjadi secara meluas di wilayah TPS lainnya, lebih-lebih sesuai pemantauan di lapangan dan juga konfirmasi dari Bawaslu, banyak sekali temuan yang menegaskan, ternyata, tidak semua saksi mengetahui keberadaan formulir C7 tersebut dan banyak saksi yang tidak melakukan dokumentasi terhadap formulir daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU I C7.DTb-KPU I C7.DPK-KPU),” kata tim kuasa hukum Prabowo, dalam salinan gugatannya.

Tim Prabowo juga menganggap adanya pembukaan kotak suara ilegal di Desa Bluru, menurutnya hal itu melanggar Pasal 401 UU No. 7/2017 tentang pemilu yang intinya KPU Kabupaten/Kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Namun pihak KPU memastikan tak ada formulir C7 yang hilang di Desa Bluru. KPU menyatakan, formulir C7 itu tidak hilang melainkan terselip dan tetap di cantumkan saat di serahkan dari TPS ke kecamatan.

“Beberapa jam kemudian form C7, KPU yang terselip dapat di temukan sehingga saat itu data pemilih yang hadir di masukkan pada form C7. KPU namun mengingat sebagian besar pemilih sudah pulang maka form C7.KPU tersebut tidak di tanda tangani oleh Pemilih,” kata KPU saat memberikan tanggapannya dalam sidang di Gedung MK, Selasa (18/6).

Mengenai pembukaan kotak suara, KPU menegaskan selalu berpegangan pada Pasal 95 Peraturan KPU No 4/2019. Pembukaan kotak suara di bolehkan sepanjang ada koordinas dengan Bawaslu dan kepolisian.

“Dalam melakukan pembukaan kotak suara, Termohon selalu mematuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 yakni berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang di tanda tangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota),” ujar KPU.

Baca juga...  Hakim MK Tak Temukan Bukti Tuduhan Kuasa Hukum Prabowo Soal Polri-BIN Dukung Paslon 01

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca