oleh

Menteri Pertahanan Masalah FPI: Bila Tak Sesuai Dengan Pancasila, Cari Negara Lain

Jakarta  Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Front Pembela Islam (FPI). Ryamizard menekankan agar semua pihak, termasuk ormas, taat kepada Pancasila.

“Saya kira apa yang di sampaikan Presiden sudah jelas, kalau siapa pun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, kan sudah clear, nggak usah di sini. Ini negara Pancasila kok. Cari lagi tempatnya yang nggak ada Pancasila-nya,” kata Ryamizard di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi berbicara tentang kemungkinan melarang FPI dalam 5 tahun terakhirnya sebagai presiden, ia juga menekankan pelarangan FPI mungkin saja di lakukan bila tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi, seperti di lansir AP.

Atas hal itu, Ryamizard menyebut Pancasila adalah perekat bangsa. Ujaran Jokowi di sebut Ryamizard memang sudah seharusnya seperti itu, yaitu dengan mematuhi Pancasila.

“Apalagi mematuhi Pancasila kan ada aturannya. Undang-undang kan dibuat berdasarkan Pancasila. Itu di gunakan sebagai pemersatu, sebagai pandangan hidup sebagai ideologi negara,” ucap Ryamizard.

“Yang saya sampaikan tadi musuh kita sekarang adalah yang akan mengubah Pancasila. Pancasila itu adalah perekat. Kalau perekat lemnya di copot sudah nggak bersatu lagi bangsa ini bisa pecah,” imbuhnya.

Mengenai ujaran Jokowi itu, pengurus DPP FPI Slamet Ma’arif telah memberikan komentar, dia mengatakan FPI selama ini sudah tunduk pada aturan yang berlaku dan kerap membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

“Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan Islamofobia itu, kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia, bahkan SKT pun kita dapatkan, artinya pemerintah di sebelumnya nggak ada masalah, bahkan bergandeng tangan dalam bencana kemanusiaan. Rezim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya, biarkan rakyat dan umat yang menilai,” ujar Slamet.

Baca juga...  Mahasiswa Aliansi Peduli Negeri Rokan Hulu, Tuntut Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Rokan Hulu

Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini juga menilai izin perpanjangan ormas FPI seharusnya di setujui Kemendagri. Slamet menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat politik pemerintah.

“Harusnya yang aneh paham ideologi komunis yang bertentangan dengan bangsa di longgarkan kok ideologi Islam yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia di takuti?” ujar dia.

“Hukum jangan di mainkan dengan dendam politik,” sambung dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca