oleh

Pakta Integritas Menteri Wajib Di Teken Setelah Di Lantik Presiden

Jakarta – Presiden Joko Widodo  telah memilih tokoh yang masuk daftar calon menteri sejak Senin (21/10) kemarin. Pakta integritas, yang berisi sebagian besar soal komitmen anti-korupsi, pun setuju untuk disetujui para calon itu.

Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan, pakta integritas ini akan diteken setelah semua pejabat resmi dilantik.

“Dia juga tidak sungkan-sungkan semua calon menteri harus tandatangani pakta integritas. Nanti kalau dilantik harus ditandatangani,” ujar Erick, yang juga dipanggil ke Istana untuk bertemu Joko Widodo, Senin (21/10).

Salah satu calon menteri dari PKB, Ida Fauziyah mengatakan pakta integritas itu harus ada di Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terlibat dalam kasus korupsi, dan jasmani sehat berfungsi dengan baik sebagai bersenjata.

Senada, calon menteri lainnya, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan tiga syarat yang termasuk dalam pakta integritas.

“Ada tiga hal yang dikirim, tidak dijerat, tidak rangkap dan tidak berkewarganegaraan ganda,” katanya.

Kewajiban untuk menyelesaikan pakta integritas yang berbeda dengan yang dilakukan Kabinet yang dilakukan Joko Widodo lima tahun lalu. Pada 2014, Joko Widodo mengambil persetujuan tanda tangan pakta integritas. Hanya saat ini saja, Joko Widodo mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penelusuran rekam jejak para menteri.

Terkait kewarganegaraan, Joko Widodo pernah tersandung pada kasus Archandra Tahar pada 2016. Saat itu, Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri ESDM untuk dipertanyakan Sudirman Said. Padahal, Archandra memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia-Amerika Serikat.

Belum genap bawa Archandra menyetujui sebagai menteri ESDM, Joko Widodo mencopotnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait