oleh

Para Pengusaha Minta Joko Widodo Tambah Insentif Pajak

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah insentif pajak bagi dunia usaha dan investor.

Tujuannya, agar aliran investasi semakin deras bagi pengembangan industri di dalam negeri.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan insentif pajak yang paling di butuhkan dunia usaha saat ini berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Sementara sektor yang paling membutuhkan insentif tersebut, yaitu industri padat karya yang membutuhkan banyak pekerja, misalnya industri garmen.

Menurut dia, aliran investasi di industri padat karya menjadi salah satu yang cukup ‘mandek’ beberapa tahun terakhir.

Ini terjadi lantaran para investor lebih senang melirik negara-negara lain yang memiliki upah pekerja yang lebih rendah, namun keterampilan yang lebih tinggi, seperti Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilanka dan Kamboja.

“Mungkin kalau bisa di berikan diskon sampai 50 persen, itu akan merangsang industri padat karya,” ujar Hariyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).

Ia mengatakan Apindo sebenarnya sudah memberikan beberapa usulan sektor dan skema pemotongan pajak yang sekiranya bisa meningkatkan minat investasi dan pengembangan sejumlah sektor industri kepada Jokowi, tapi keputusan tetap berada di tangan kepala negara.

“Tapi Presiden menyampaikan sangat tertarik dengan ide kami,” imbuhnya.

Selain meminta insentif, Hariyadi mengatakan pihaknya juga meminta pemerintah segera menyelesaikan perubahan Undang-Undang (UU) PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bahkan, ia meminta penyelesaiannya bisa di lakukan lebih dulu sebelum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan pembahasan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

“Yang terkait tarif ini lebih mendesak untuk diselesaikan,” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Apindo juga meminta agar pemerintah tak perlu lagi melanjutkan wacana pembentukan badan khusus penerimaan negara.

Baca juga...  Tarif Listrik Akan Naik? Ini Penjelasan Manajemen PLN

Sebab, sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah cukup baik saat ini.

Wacana itu sempat muncul dalam beberapa tahun belakangan guna memaksimalkan kinerja lembaga yang bertanggung jawab mengamankan isi kantong negara. “Jadi wacana membentuk badan baru penerimaan negara sudah tidak relevan lagi,” katanya.

Sebelumnya, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga sempat menagih rencana pemangkasan tarif PPh Badan yang pernah di janjikan Jokowi.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemotongan tarif pajak di perlukan agar dunia usaha bisa meningkatkan daya saing terhadap industri di negara-negara tetangga.

“Kami mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan PPh (Badan), apakah di level 17-18 persen dari sekarang masih 25 persen,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca