oleh

Politisi Demokrat Mulai Serang Kebijakan Joko Widodo

Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. Menurutnya, itu tidak sesuai dengan tujuan BPJS saat pertama kali dibentuk.

Jansen menjelaskan bahwa BPJS dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011. Kala itu, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya ekonomi,” tutur Jansen melalui pesan singkat yang juga diunggah ke akun Twitter pribadinya, Sabtu (2/11).

Kritik juga dilontarkan politikus DPP Demokrat Cipta Panca Laksana. Dia menyayangkan pemerintah dan partai yang berkuasa tidak memperhatikan beban masyarakat.

Panca menjelaskan bahwa SBY tidak tumbuh besar dari keluarga yang kaya di Pacitan, Jawa timur. SBY justru sulit untuk berobat ke rumah sakit akibat sering kekurangan biaya.

Dulu ketika BPJS ini dibuat pak @SBYudhoyono melalui UU 24/2011 tujuannya adl untuk mengurangi beban masyarakat. BPJS inilah pintu gerbang bagi kaum “papa” utk mendapatkan fasilitas kesehatan yg baik dan mumpuni. Skrg malah membuat rakyat merasa diteror ditengah sulitnya ekonomi! https://twitter.com/idtodaydotco/status/1189323805493207041 …Indonesia Today@idtodaydotco3.000 ‘Debt Collector’ Siap Tagih Tunggakan BPJS Kesehatan ke Wargahttps://www.idtoday.co/2019/10/3000-debt-collector-siap-tagih.html …3,23011:34 AM – Nov 2, 2019Twitter Ads info and privacy1,505 people are talking about this

Berkaca dari pengalaman masa lalunya, kata Panca, SBY lantas membentuk BPJS agar masyarakat kecil bisa lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan.

“Makanya beliau melahirkan kebijakan ekonomi pro growth, pro poor, pro job, pro environment. Sayang sekarang ngaku partai wongcilik tapi nyusahin,” kata Panca.

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Iuran untuk kelas III naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42 ribu per bulan per peserta. Sementara, untuk kelas II naik dari Rp.51 ribu menjadi Rp.110 ribu, dan kelas I naik dari Rp.80 ribu menjadi Rp.160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Partai Demokrat sendiri belum memutuskan sikap politik usai Joko Widodo melantik Kabinet Indonesia Bersatu. Tidak ada kader Demokrat yang dipilih menjadi menteri.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya memang belum menentukan sikap politik. Seluruh kader masih menunggu arahan dari Ketua Umum SBY yang akan menyampaikan pidato politik.

Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengkritik langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. PKS sama seperti Demokrat, tidak mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu dan bertekad menjadi oposisi hingga lima tahun ke depan.

Baca juga  Tuan Guru Basilam Syeikh Hasyim Al-Syarwani Wafat

Komentar

Tinggalkan Balasan Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait