oleh

Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Bawaslu Rokan Hulu Di Iringi Dengan Aksi Unjuk Rasa

Pasir Pengaraian – Masih berlanjut aksi unjuk rasa yang mewarnai sidang pelanggaran Administratif Acara Cepat, yang di gelar oleh Bawaslu Riau, di Kantor Bawaslu Rokan Hulu, di hari kedua ini, segenap mahasiswa menambah massa dengan menghadirkan masyarakat yang berada di wilayah Dapil II, (16-5-2019) Siang.

Ratusan massa ini berunjuk rasa menuntut agar Bawaslu Rokan Hulu segera mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara karena di duga melanggar prosedur dan di nilai sarat kecurangan.

Aksi Unjuk Rasa

Jika tuntutan tidak di penuhi, massa mengancam bakal membuat Chaos pelaksanaan sidang Pelanggaran Administratif Acara Cepat yang tengah berlangsung di Kantor Bawaslu Rokan Hulu.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Irwansyah Tambusai mengatakan, kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara sudah sangat jelas di depan mata.

Adanya permainan money politic, pengerahan massa masyarakat luar TPS tertentu dan kecurangan lainnya, selain banyak kecurangan, Irwansyah menyebutkan banyak prosedur yang juga di langgar penyelenggara pemilu, seperti adanya C-1 yang di temukan di parit, di temukannya C1 3 versi dan tertukarnya surat suara di Dapil 2.

Kemudian, adanya perbedaan rekapitalusi antara PPS/Panwas dan PPK, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur dan penghitungan surat suara di luar TPS (di rumah warga) dan rekapitulasi di luar TPS.

“Kita minta Bawaslu menegakkan keadilan, tidak memihak ke kiri atau ke kanan dan berada di tengah masyarakat. Kami hanya ingin pemilu 2019 menghasilkan pemimpin yang benar-benar dari hati nurani rakyat dan untuk menjamin itu, maka kita harus menggelar PSU karena kecurangan sudah jelas di depan mata,” tegas Irwansyah.

Dalam unjuk rasa ini, massa di temui Ketua Bawaslu Rokan Hulu Fajrul Islami Damsir, dalam kesempatan tersebut, Fajrul berharap kepada masyarakat dapat memberikan kesempatan kapada Bawaslu Riau dan Bawaslu Rokan Hulu agar menyelesaikan proses sidang perkara 07 (Kasus Gerindra) dan 08 (Kasus PAN) yang sedang berlangsung.

Baca juga...  BPN Prabowo Patok 3x24 Jam, Untuk Putuskan Tempuh Jalur Mahkamah Konstitusi

“Kami berharap mari sampaikan aspirasi dengan baik dan benar tidak provokatif. Kami tidak menyebelah pihak, kami tetap independen, memegang aturan yang ada, apabila ada terjadi indikasi pelanggaran pemilu 2019 kami siap menindaklanjuti sesuai aturan berlaku,” jelasnya.

Terkait tuntutan dilaksanakannya Pemungutuan Suara Ulang yang di sampaikan pengunjuk rasa, Fajrul menyatakan keputusan tersebut tergantung dari hasil Pemeriksaan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat yang sedang di gelar.

Jika nanti terdapat bukti ada prosedur yang di langgar maka Bawaslu siap merekemendasikan PSU. “Apabila ada bukti secara prosedur, ada mekanisme yang di langgar, Bawaslu siap merekmonedasikan PSU, tapi jika sebaliknya, sebagai masyarakat yang menegakan azas keadilan Pemilu juga harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Fajrul.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua Bawaslu Rokan Hulu, ratusan pengunjuk rasa memutuskan untuk bertahan di Kantor Bawaslu untuk menunggu hasil keputusan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat, hingga akhir pelaksanaan, aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian Polres Rokan Hulu.

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca