oleh

Syarat Poligami yang Di Atur Dalam Rancangan Qanun Aceh

Banda Aceh  Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang mengatur tentang poligami masih di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam qanun itu di sebutkan, ada persyaratan yang harus di penuhi jika suami ingin menikah lebih dari satu.

Dalam draft Raqan Hukum Keluarga yang terlihat, poligami di atur dalam BAB.VIII tentang beristri lebih dari satu orang.

Ada lima pasal yang membahas terkait masalah ini mulai dari persyaratan hingga soal izin.

Pasal 46 dalam Raqan membeberkan kriteria seorang suami yang di bolehkan berpoligami, di antaranya adalah mempunyai kemampuan secara lahir dan batin.

Qanun yang di buat untuk melindungi perempuan dari nikah siri ini juga mengatur hak yang sama antar setiap istri dan anak-anak.

Bunyi pasal 46 tersebut, yaitu :

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.

(2) Syarat utama beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Kemampuan lahir sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.

(4) Kemampuan tersebut harus di buktikan dengan sejumlah penghasilan yang di peroleh setiap bulan dari hasil pekerjaan, baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

(5) Kemampuan batin sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang istri.

(6) Dalam hal syarat utama sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, seorang suami di larang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Baca juga...  Aksi 313 Ikrarkan Sumpah, Putihkan TPS Dari Subuh

Selain itu, dalam qanun juga di sebutkan, bahwa persyaratan suami boleh berpoligami.

Dalam pasal 47 di jelaskan juga, suami yang hendak menikah untuk kedua hingga keempat kalinya harus mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah.

Pernikahan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk persoalan izin Mahkamah Syar’iyah di atur dalam pasal 48.

Ada tiga syarat yang di sebutkan dalam pasal, namun salah satunya harus di penuhi suami.

Isi lengkap pasal 48, yaitu :

(1) Mahkamah Syar’iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari 1(satu) jika :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana di atur dalam Qanun ini; atau

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, yang di buktikan dengan keterangan dari dokter ahli atau

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, yang di buktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(2) Persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang. 

Selain syarat utama tersebut, ada sejumlah persyaratan lain yang harus di penuhi agar mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah. 

Persyaratan itu di atur dalam Pasal 49 yang isinya yaitu :

(1) Selain syarat utama sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula di penuhi syarat-syarat :

a. adanya persetujuan istri atau istri-istri; dan

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Baca juga...  Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu Distribusi Daging Kurban Ke Desa-Desa

(2) Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dapat di berikan secara tertulis atau secara lisan.

(3) Persetujuan lisan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di berikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak di perlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin di minta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim. 

Sementara pasal terakhir bab poligami yaitu pasal 50 menyebutkan, “tata cara mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan, poligami pada dasarnya di perbolehkan sesuai hukum dalam agama Islam dan telah di atur dalam Al-Qur’an.

Namun, selama ini banyak orang menikahi perempuan secara siri atau tidak tercatat oleh negara sehingga pertanggungjawaban terhadap istri dan anak dari nikah siri itu jadi tidak jelas.

“Selama ini kan karena di perbolehkan oleh hukum Islam, marak terjadi kawin siri yang kita tahu, maka dengan marak terjadinya kawin siri ini pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang di lahirkan ini kan lemah,” kata Musannif, Sabtu (6/7).

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca