oleh

Tahapan-Tahapan Mahkamah Konstitusi Menangani Gugatan Pileg 2019

Jakarta  Mahkamah Konstitusi mulai menangani gugatan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, MK menerima sebanyak 339 permohonan gugatan.

“Ada 339 permohonan, tapi itu belum identik dengan jumlah perkara, nanti kan kita tahu dari 339 itu berapa yang akan resmi menjadi perkara, nanti pukul 13.00 Wib baru akan kita terbitkan yang namanya akta registrasi perkara konstitusi,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Registrasi akan dimulai pada pukul 13.00 Wib siang ini, lalu MK selanjutnya mencatat permohonan-permohonan yang di registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK). 

Setelah permohonan di registrasi, MK menggelar sidang pendahuluan pada 9 Juli 2019, secara keseluruhan, sidang akan berakhir pada 30 Juli 2019, sedangkan sidang putusan akan di gelar pada 6-9 Agustus 2019.

“Sama (tahapan seperti gugatan pilpres). Sidang pendahuluan, sidang pembuktian, kemudian ya, tapi bedanya adalah masing-masing ini di periksa oleh panel hakim, jadi masing-masing panel itu terdiri atas 3 hakim,” ujar Fajar. 

Nantinya, salinan permohonan akta registrasi perkara konstitusi (ARPK) akan disampaikan ke pihak-pihak terkait, termasuk parpol. ARPK akan di unggah di situs resmi MK. 

Dari posting-an itu, masyarakat akan mengetahui jumlah perkara yang di tangani MK di berbagai tingkatan.

“Iya nanti akan kami publish, jadi nanti akan ada ARPK untuk partai, provinsi dan dapilnya, jadi satu perkara nantinya akan ada satu ARPK,” imbuh dia. 

Dalam penanganan perkara gugatan pileg, pemeriksaan terbagi dalam tiga panel. Salah satu pertimbangan pembagian tiga panel itu adalah agar hakim tidak memeriksa perkara yang berasal dari daerahnya.

“Jadi begitu akan ada upaya MK untuk meminimalisir atau menihilkan yang namanya conflict of interest,” ujar dia. 

Berikut masing-masing Panel hakim MK menyelesaikan gugatan Pileg 2019 :

Panel I akan di pimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Panel II di pimpin oleh Aswanto, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

Panel III di pimpin oleh I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.

Fajar mengatakan penanganan perkara akan di kelompokkan berdasarkan provinsi, menurut Fajar, dalam suatu provinsi tersebut akan memuat beberapa perkara yang di ajukan partai. 

“Iya, kami menanganinya berdasarkan provinsi, misal panel satu menangani provinsi di mana saja, nantinya di provinsi akan ada perkara itu di ajukan oleh beberapa partai politik, misal dari partai Golkar, Gerindra ada berapa dapil yang nantinya akan di persoalkan. Di Aceh atau di Bali, berapa partai politik yang mengajukan dan setiap partainya akan di rinci dapil-dapil mana saja, nah itu yang akan menjadi identik dengan jumlah perkara,” ujar dia.

Fajar menjelaskan hakim MK akan memutuskan perlu atau tidaknya suatu perkara di limpahkan ke panel lain jika di suatu provinsi lebih banyak perkaranya di bandingkan dengan yang lain.

“Itu tergantung nanti kebijakannya, saya belum tahu provinsi mana yang paling banyak perkaranya, kebijakan majelis hakim seperti apa, sebetulnya sudah ada, hanya saya belum dapat informasinya,” tuturnya.

Baca juga...  Update Real Count KPU Pagi Ini Senin Pukul 09.30 Wib: Jokowi 54,89%-Prabowo 45,11%

Komentar

Tinggalkan Balasan & Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sebaiknya anda baca